Bukittinggi.terasnagarinews.com
WALI KOTA Bukittinggi jawab pemandangan umum fraksi DPRD Bukittinggi atas R-APBD Perubahan 2024. Jawaban itu disampaikan dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD. Selasa, 30 Juli 2024 malam.
Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, dalam jawabannya menyampaikan, rencana kerja Pemko Bukittinggi dan DPRD melalui pokok-pokok pikirannya, bersinergi mewujudkan pencapaian RPJMD demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sektor pariwisata.
Pembukaan kembali akses jalan Lembah Anai, serta kondisi alam yang cukup kondusif, Pemko tetap berupaya dan bekerja keras untuk mencapai target pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024.
Penyelenggaraan Pemerintahan tahun 2024 sedang berjalan dapat dijadikan tolak ukur pencapaian RPJMD sampai akhir tahun 2023. Sebagai tahun kedua penyelenggaraan RPJMD tahun 2021-2026 melalui pencapaian indikator makro.
Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 mencapai 4,79% berada diatas target RPJMD tahun 2023 sebesar 4,29%. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2023 yaitu 4,99% telah mencapai atau melebihi target bahkan berada jauh dibawah target RPJMD tahun 2023 sebesar 6,96%.
Indeks Pembangunan Manusia, mencapai 81,88 berada diatas target RPJMD pada tahun 2023 sebesar 81,57. Tingkat kemiskinan tahun 2023 mencapai 4,11%, melebihi target sebesar 4,36%, dan gini rasio sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat berada pada angka 0,255, melebihi target RPJMD yang ditetapkan sebesar 0,263.
Wako menambahkan, Pemerintah Daerah tetap melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber pendapatan daerah tidak hanya dari pajak dan retribusi, tetapi juga optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah yang akan menambah pendapatan asli daerah.
Secara garis besar penambahan pendapatan daerah bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 11 M.
APBD awal tahun 2024, asumsi pembiayaan daerah sebesar Rp.50 Milyar, yang bersumber dari silpa tahun anggaran sebelumnya. Setelah dilakukan audit oleh BPK dan dituangkan dalam Perda LKPD tahun 2023, maka diperoleh pembiayaan yang bersumber dari SiLPA sebesar Rp.33.057.673.165,00.
Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, mengapresiasi jawaban yang disampaikan wakil wali kota atas ranperda APBD Perubahan 2024 ini. Selanjutnya, jawaban itu menjadi landasan bagi setiap anggota DPRD untuk membahas keberlanjutan anggaran pemerintahan daerah Bukittinggi ini bersama pemerintah daerah. Selanjutnya, akan di bahas ranperda R-APBD Perubahan 2024 ini, melalui banggar bersama TAPD dan seluruh SKPD. (red)
