Desember 23, 2024

Hari: 11 Oktober 2024

H. Hani S. Rustam Dorong Dukcapil se Sumbar Tingkatkan Upaya Perekaman Data Warga

Bukittinggi, terasnagarinews.com. Pjs Wali Kota Bukittinggi selaku Sekretaris Dirjen Dukcapil Kemendagri, dorong Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil se Sumatra Barat untuk lebih tingkatkan kinerja dalam pelayanan perekaman data warga dan sosialisasikan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hal itu disampaikan dalam sosialisasi pendaftaran penduduk, yang dilaksanakan Disdukcapil Provinsi Sumatra Barat, di Istana Bung Hatta, Jumat, 11 Oktober 2024.

H. Hani Syopiar Rustam, mengatakan, mengatakan, Dukcapil memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Data yang dimiliki dukcapil menjadi basis hampir semua persoalan dan perencanaan di negara ini. Setiap instansi dukcapil, harus berupaya mensosialisasikan pentingnya data kependudukan. Dengan lengkapnya data kependudukan, berpengaruh terhadap pelayanan publik, perencanana pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Sekretaris Dirjen Dukcapil Kemendagri, juga mengimbau, setiap Disdukcapil se Sumatra Barat, untuk melaksanakan berbagai program untuk percepat perekaman data KTP -el bagi pemula atau bagi pelajar yang berusia 17 tahun di tahun 2024 ini. Karena efeknya cukup besar untuk peningkatan partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2024. Selain itu, juga diupayakan percepatan sosialisasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di tengah masyarakat.(*)

Pemko Bukittinggi Susun Langkah Strategis Untuk Turunkan Prevalensi Stunting

Bukittinggi, terasnagarinews.com. Pemerintah Kota Bukittinggi gelar rapat koordinasi terkait upaya penurunan angka stunting di Bukittinggi. Rapat yang dipimpin Pjs Wali Kota itu dilaksanakan di Bukittinggi Command Center, Jumat, 11 Oktober 2024.

Data per Agustus 2024, angka prevalensi stunting Bukittinggi, berdasarkan data dari elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) berada pada 10,3 persen. Angka tersebut, sesuai dengan target RPJMN, yaitu di bawah 14 persen.

Pjs Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam, meminta dinas kesehatan untuk mendampingi pihak ketiga dalam setiap proses penimbangan anak, karena harus ada cross check ulang terkait data yang diambil dan diupload ke kementrian. Harus ada data yang kongkrit terhadap persoalan stunting dan bagaimana upaya penurunan angka prevalensinya.

Hingga saat ini, telah dilakukan berbagai upaya untuk menurunkan prevalensi stunting di Bukittinggi. Diantaranya, pemberian imunisasi pemberian makanan tambahan (PMT) pada ibu hamil dan balita, monitoring pertumbuhan balita di posyandu pada sasaran 1000 HPK.

Pjs Wako meminta ada koordinasi antara Dinkes, DP3APPKB serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk susun strategi yang bijak agar upaya pencegahan stunting dapat dilakukan dengan maksimal.(*)