Desember 25, 2024

admin

Bukittinggi.terasnagarinews.com

PEMERINTAH Kota Bukittinggi melalui Dinas Sosial bersama PT. Pos Indonesia salurkan bantuan sosial (Bansos) dan Program Keluarga Harapan (PKH) serta program sembako triwulan I tahun 2024. Penyaluran bantuan ini dilaksanakan di Balairung rumah dinas wako, Jumat, 22 Maret 2024

Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, menyampaikan, penerima bantuan sosial sembako triwulan I periode ini, diberikan dari bulan Februari hingga Maret. Keluarga Penerima Manfaat adalah warga Bukittinggi yang terdaftar pada DTKS. Bantuan diberikan sebesar Rp 400.000,- per KPM.

 

Wako menambahkan, Pemko Bukittinggi sendiri, akan terus berupaya membantu masyarakat dengan berbagai program. Serta terus upayakan bantuan bantuan sosial, mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Bantuan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh penerima.

 

Kepala Dinas Sosial Bukittinggi, Syanji Faredy, menjelaskan, Pemko Bukittinggi tahun 2024 ini salurkan bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk triwulan I. Bantuan diberikan pada Penerima Bantuan Sosial Program Sembako dan PKH triwulan I Periode bulan Februari hingga Maret 2024 sebanyak 3.636 KPM.

 

Penerima bantuan PKH dan sembako dari Kemensos triwulan I ini, terdiri dari 1.625 penerima dari kecamatan MKS, 1.221 penerima dari Kecamatan Guguak Panjang dan 789 penerima dari Kecamatan ABTB dan yang diterima PKH serta sembako dengan total bantuan Rp 1.456.700.000,-. (Adv)

Pesisir Selatan, Terasnagarinews.com – Kamis 07 Maret 2024, di sejumlah kecamatan Pesisir Selatan Sumatera Barat terjadi tanah longsor dan banjir bandang yang dahsyat. Ribuan rumah warga rusak dan banyak yang tertimbun dari tanah longsor dan terbawa arus air yang tinggi.
Diduga tanah longsor dan banjir bandang ini terjadi akibat curah hujan yang deras dan debit air yang tinggi mengguyur hampir seluruh kecamatan di pesisir selatan dalam semalam.

Kerusakan dari bencana alam ini menewaskan puluhan korban jiwa terbawa arus dan ratusan rumah, sarana prasarana (masjid, sekolah dan sarana umum) mengalami kerusakan berat.

Terkait terjadinya bencana alam ini, organisasi IDI (Ikatan Dokter Indonesia) cabang Pesisir Selatan melakukan aksi Gerakan cepat dengan membuka donasi untuk korban bencana alam pesisir selatan.

Donasi yang terkumpul selanjutnya disalurkan langsung kepada warga korban bencana alam ke sejumlah titik bencana. Hal ini dipimpin langsung oleh ketua IDI cab Pesisir Selatan, dr.Kurniady, Sp.B dan sejumlah pengurus serta anggota IDI untuk membantu penyalurannya dalam beberapa tahapan.

Tahap 1 sudah dilakukan penyalurannya pada hari senin 11 maret 2024 sebanyak 50 paket di Kampung Sungai Sangkir Nagari Barung-Barung Balantantai Selatan Kecamatan Koto XI Tarusan berupa sembako dan bahan pokok.

Tahap 2 penyaluran dilakukan pada hari selasa 12 maret 2024 di Kampung Ampalu, Nagari Gantiang Mudiak Selatan Surantih, Kecamatan Sutera.

Tahap 3 IDI Cabang Pesisir Selatan mendampingi FK Baiturrahmah dan RS Islam Siti Rahmah melaksanakan pelayanan kesehatan serta menyalurkan ratusan paket sembako di Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Sabtu tanggal 16 Maret 2024.

Pada tahap 4 IDI Cabang Pesisir Selatan bersama IDI Cabang Dharmasraya menyalurkan sebanyak 200 paket di kampung Pasia Laweh dan kampung akad/daerah pulau Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang.

Selanjutnya menurut dr. Kurniady, SpB donasi masih akan terus dilanjutkan penyalurannya ke daerah daerah yang masih membutuhkan.

Diharapkan dengan kegiatan dan adanya bantuan ini dapat membantu dalam meringankan beban sejumlah masyarakat yang terkena dampak banjir bandang dan tanah longsor disejumlah kec pesisir selatan, sumatera barat serta dapat memberikan semangat baru untuk dapat bangkit setelah bencana ini.

(**)

Batusangkar, Terasnagarinews.com, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Batusangkar menerima kunjungan dari Polres Tanah Datar pada Selasa (19/3/24) sore. Kunjungan ini terkait dengan giat pemeriksaan senjata api yang dimiliki Rutan Batusangkar oleh pihak Polres Tanah Datar.

Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka.KPR) Batusangkar James Rischi menuturkan giat pemeriksaan senjata api sangat penting karena itu merupakan sarana pengamanan dan pertahanan terakhir bagi petugas Rutan Batusangkar, “Pihak Polres Tanah Datar melalui Tim Wasdalpam ingin memastikan kelayakan senjata api yang Rutan Batusangkar miliki, walaupun tidak setiap saat digunakan, senjata api bagi petugas Lapas dan Rutan adalah alat pengamanan dan pertahanan terakhir yang sangat penting di pastikan kelayakannya”, jelas James.
Ka.KPR juga berharap pemeriksaan ini dapat menjadi sarana kontrol terkait pemeliharaan serta pengadministrasian senjata api, “diharapkan giat ini dapat menjadi sarana kontrol dalam hal pemeliharaan, pengadministrasian maupun inventarisir senjata api milik Rutan Batusangkar” tambahnya.

Kanit IV Sat Intelkom Polres Tanah Datar Aipda Medrianto yang memimpin Tim Wasdalpam mengatakan pengecekan senjata api ini akan rutin dilaksanakan, “Kami pihak Polres akan rutin melaksanakan pemeriksaan senjata seperti ini, ini juga merupakan upaya kami dalam memastikan kondisi keamanan dan ketertiban di dalam Rutan tetap terkendali. Selain itu hal ini juga sebagai upaya menjaga sinergitas yang baik antara pihak Rutan Batusangkar dan Polres Tanah Datar”, ujarnya. (SR)

Agam, terasnagarinews.com,19/03/24
DPRD Kabupaten Agam menggelar Sidang Paripurna dalam rangka persetujuan bersama Daerah Otonomi Baru (DOB) antara DPRD dengan pemerintah daerah, Senin (18/3) bertempat diruang paripurna DPRD Agam.

Pengesahan DOB ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama pimpinan DPRD dengan Bupati Agam Dr Andri Warman.

Ketua DPRD Kabupaten Agam Dr Novi Irwan, menyebutkan, pengusulan DOB berdasarkan atas usulan dan aspirasi unsur lapisan masyarakat Kabupaten Agam.

“Setelah dengar pendapat, dari tujuh fraksi yang ada maka disepakati bahwa antara DPRD dengan pemerintah daerah sudah menyetujui DOB ini,” jelasnya.

Ia menyebutkan, cakupan wilayah persiapan meliputi 10 kecamatan dan 54 nagari dengan nama Kabupaten Agam Tuo.

“Untuk lokasi ibu kota sudah disepakati terletak di Kecamatan IV Koto,” imbuhnya.

Kemudian memberikan dukungan dana dari Kabupaten Agam sebagai daerah induk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah persiapan Kabupaten Agam Tuo paling kurang sebesar Rp.76 miliar lebih per tahun untuk jangka waktu 3 tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai daerah persiapan.

Selanjutnya, menyerahkan personel, sarana dan prasarana, serta dokumen yang dibutuhkan daerah persiapan, yaitu ASN yang diserahkan atau dilimpahkan sebanyak 2.696 orang yang terdiri dari 2.202 PNS dan 494 PPPK yang saat ini bertugas pada wilayah calon daerah persiapan.

Sarana dan prasarana berupa aset Pemerintah Kabupaten Agam yang berada pada calon daerah persiapan Kabupaten Agam Tuo dengan nilai Rp. 41 miliar lebih.
Dokumen-dokumen berupa keputusan musyawarah nagari, kajian teknis pembentukan daerah otonomi baru, kajian penentuan calon ibukota dan kemampuan penyelenggaraan pemerintah daerah persiapan Kabupaten Agam Tuo.

Dikatakan, jumlah dan penyerahan personil, sarana dan prasarana serta dokumen dilaksanakan sesuai dengan perkembangan

“Oleh sebab itu, atas nama lembaga kami mengucapkan terima kasih atas terbentuknya kesepakatan ini, terutama kepada anggota dewan yang bersungguh–sungguh beserta pemerintah daerah mempersiapkan pembentukan kabupaten baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” harapnya.

Sementara itu, hal senada juga disampaikan Bupati Agam, Dr Andri Warman. Ia menyebutkan, bahwa pada Juni 2021, tim kerja DOB difasilitasi DPRD Agam telah menyerahkan dokumen aspirasi masyarakat kepada bupati sebanyak 49 nagari dari 82 nagari.

Dikatakan, proses pemekaran ini sudah diwacanakan, dimana saat ini pemerintah daerah bersama DPRD telah mencapai kesepakatan bersama. Selanjutnya, akan dibahas di tingkat DPRD provinsi dan gubernur yang kemudian akan diajukan ke DPD RI, DPR RI atau pemerintah pusat.

Tantangan berikutnya yang muncul, jelasnya, yakni kebijakan moratorium pemekaran daerah yang diterbitkan pemerintah pusat.

“Harapan kami semoga adanya kesamaan pandangan dari semua stakeholder terhadap skenario pemekaran daerah Kabupaten Agam sehingga terciptanya dukungan dari semua pihak agar dalam proses pemekaran daerah Kabupaten Agam berjalan sesuai dengan harapan,” pintanya.

(Basa/ Hms)

Bukittinggi.terasnagarinews.com.

BERDASARKAN surat permohonan yang diajukan oleh Murdani pada tanggal 26 Februari 2024 yang lalu Ke BAWASLU Kota Bukittinggi yang berisikan dugaan adanya penggelembungan suara di beberapa TPS di Kota Bukittinggi.

 

Murdani mengatakan sesuai dengan surat permohonan yang telah diserahkan ke bawaslu yang ditanggapi dengan undangan klarifikasi Nomor 023/PP.01.02/K.SB.13/03/2024 dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada hari jum’at tanggal 8 Maret 2024. Berdasarkan pencermatan dan penelitian yang dilakukan oleh Tim di lapangan terhadap C1 Hasil dan D Plano Hasil Kecamatan DPRD PROPVINSI SUMBAR 3 Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam, terdapat perbedaan dan penggelembungan suara yang menguntungkan salah satu Caleg Dapil 3 Sumbar atas nama Asril, SE dengan No urut 2 dari Partai Nasdem.

 

Maka kami meminta kepada KPU Bukittinggi untuk melakukan penghitungan suara ulang kembali dengan menghitung secara manual dengan membuka kotak suara khusus suara Nasdem untuk Pileg DPRD PROVINSI Sumbar. Ungkap Murdani.

 

Murdani menambahkan, Ada 8 temuan kejanggalan dan salah satu contoh adanya perbedaan hasil yang kami maksud diatas adalah sebagai berikut:

1. TPS 09 Pakan Kurai ditemukan Suara Asril di C1 sebanyak 3 suara sedangkan dalam pleno kecamatan berubah menjadi 13 suara (Penggelembungan Suara).

2. TPS 10 Campago guguk bulek ditemukan suara Asril sebanyak 2 suara di C1 sedangkan di D hasil berobah menjadi 12 suara (Penggelembungan Suara).
dan masih banyak lagi bukti – bukti yang lain kami miliki di beberapa TPS di Kota Bukittinggi.

 

Dalam pernyataannya Murdani mengatakan, Pemilu itu adalah pesta demokrasi yang dilakukan 5 tahun sekali. Sesuai undang – undang, dalam pelaksanaannya harus jurdil dan terbuka.

 

Ternyata dalam pelaksanaannya di kota Bukittinggi terdapat indikasi kecurangan. Dari bukti – bukti yang di dapat, menurut pengakuan Bawaslu adalah kesalahan tertib administrasi yang terjadi karena kecerobohan atau keteledoran. Saya memandang karena kejadiannya terdapat di beberapa TPS dengan kesalahan yang sama dan menguntungkan caleg tertentu, tentu ini sangat merugikan caleg-caleg yang lain ungkap Murdani.

 

Maka saya menduga ada unsur kerjasama yang Terstruktur, Masif, Sistimatis ditambah lagi perolehan suara salah satu caleg sangat signifikan di satu kecamatan yang menurut hitung – hitungan sulit untuk mencapai angka tersebut mengingat banyaknya calon yang mumpuni dan punya nama serta jaringan yang kuat, ujar Murdani.

 

 

Murdani menambahkan dari gambaran itu saya berpandangan agar menjadi pengetahuan masyarakat dan bisa menjadi pemahaman bersama terutama bagi penyelenggara dan peserta Pemilu, maka persoalan ini perlu di ungkap tuntas.

 

Pada saatnya nanti akan bisa di dapat jawaban apakah ini ada unsur kesengajaan dengan kerjasama yang telah disiapkan atau memang ini suatu kesalahan sistim dan kemampuan SDMnya,
maka untuk itu saya mengimbau insan pers membantu, mencari tau dan mengawasi masalah ini. Usaha yang saya lakukan saat ini membuat laporan ke Bawaslu dan pihak – pihak terkait bahwa penggelembungan suara ini suatu keniscayaan, Pungkas Murdani mengakhiri. (Defrijon RSA)

Bukittinggi, Terasnagarinews.com –  Pada Rabu, (13/3/2024), Dr (cand). Riyan Permana Putra, SH, MH bersama Gusti Prima Maulana, SH mendampingi Pelapor dengan inisial D pada pukul 15.00 WIB di Bawaslu Bukittinggi terkait adanya dugaan politik uang yang diduga dilakukan BB yang merupakan Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Bukittinggi dari Partai Golkar Bukittinggi untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi.

Riyan Permana Putra menyatakan ada dua cara untuk lapor pelanggaran Pemilu, yakni secara langsung dan melalui aplikasi SigapLapor. Kali ini menurut Riyan Permana Putra kliennya menggunakan ketentuannya. Pasal 10 ayat 1 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022, yakni melaporkan dugaan pelanggaran atau pidana pemilu ke Bawaslu Bukittinggi secara langsung.

Riyan Permana Putra mengapresiasi Bawaslu Bukittinggi karena kemudahan yang diberikan Bawaslu Bukittinggi untuk melapor, ini sangat positif membangkitkan peran masyarakat sebagai pengawas partisipatif sebagaimana amanat Perbawaslu 7 Tahun 2022.

“Komitmen bersama yang digalang oleh UTD PMI Kota Bukittinggi ini, merupakan bukti keseriusan kita bersama, untuk berjibaku memperjuangkan standar penilaian tertinggi, yaitu Sertifikat Akreditasi Paripurna Tahun 2024”, kata dr. Lusfinaldi, Sp. KKLP, Kepala UPTD PMI Kota Bukittinggi.

 

Bukittinggi.terasnagarinews.com

UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD) PMI Kota Bukittinggi tanda-tangani komitmen bersama dalam rangka menuju Akreditasi Paripurna Tahun 2024. Akreditasi ini sangat penting, karena menjadi syarat utama bagi keberlangsungan program UTD dalam organisasi PMI Kota Bukittinggi.

 

“Komitmen bersama yang digalang oleh UTD PMI Kota Bukittinggi ini, merupakan bukti keseriusan kita bersama, untuk berjibaku memperjuangkan standar penilaian tertinggi, yaitu Sertifikat Akreditasi Paripurna Tahun 2024”, kata dr. Lusfinaldi, Sp. KKLP, Kepala UPTD PMI Kota Bukittinggi. Jum’at, 08 Maret 2024.

 

Lusfinaldi juga menjelaskan beberapa indikator penilaian yang akan menyasar sistem/tatakelola manajemen administrasi dan SDM di UTD PMI, serta kelayakan sarpras dan infrastruktur yang akan dirangkum oleh Team Surveyor Kemenkes RI kedalam 3 kategori penilaian, yaitu; Madya, Utama dan Paripurna.

 

 

Ditempat yang sama, Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan, Sosial dan Donor Darah PMI Kota Bukittinggi, Ns. Meta Seprinel, S.KEP. MM, mengakui adanya beberapa keterbatasan, terkait dengan luas bangunan yang menuntut  penyesuaian dengan kebutuhan alur layanan UTD, serta sistem pengelolaan limbah yang menanggung biaya cukup besar.

 

Meta yang akrab disapa Cecep itu berharap, “Semua pelaksana UTD bisa memiliki visi dan misi yang sama dengan pengurus PMI, guna mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan upaya meraih Sertifikasi Akreditasi Paripurna di tahun 2024 ini” ungkapnya.

 

Ketua Bidang Penanggulangan Bencana dan Logistik PMI Kota Bukittinggi, drg. Rinaldo, menegaskan komitmen dan janji pengurus PMI untuk membantu perolehan akreditasi yang Paripurna bagi UTD, dalam rangka memenuhi kebutuhan darah yang bermutu dan bisa dipertanggungjawabkan secara medis.

 

“Kita akui, bahwa ada beberapa kondisi yang terbatas dan perlu dukungan semua pihak, khususnya Pemerintah Kota Bukittinggi untuk mewujudkan infrastruktur UTD, yang mampu melayani kebutuhan masyarakat sesuai dengan Standar Akreditasi Paripurna yang akan kita harapkan tersebut”, kata drg. Rinaldo.

 

 

Visi dan misi meraih sertifikat Akreditasi Paripurna Tahun 2024 itu dibubuhkan dengan tanda-tangan Pengurus dan relawan PMI diatas lembaran “Komitmen Bersama UTD PMI Kota Bukittinggi Dalam Rangka Menuju AKREDITASI UTD PARIPURNA Tahun 2024”.

 

Akhir acara, Pengurus PMI dan pelaksana UTD sepakat menyurati Walikota Bukittinggi, untuk meminta jadwal tatap muka untuk membahas rencana dan persiapan penilaian Akreditasi UTD PMI Kota Bukittinggi mendatang. (Asarajo)

“Oll In merupakan salah satu aplikasi besutan Tim IT Development Bank Nagari, yang dirancang untuk kemudahan bertransaksi dari semua produk yang diinginkan nasabah. Selain mudah di aplikasikan, Oll In juga dilindungi oleh sistem keamanan tingkat tinggi”, ulas Tasman.

 

Kepala Cabang Nagari Bukittinggi, Tasman menjelaskan cara mengakses aplikasi “Oll In” kepada pengunjung Stasiun Lambuang.

Bukittinggi.terasnagarinews.com

NAGA BAND (Nagari Band) yang seutuhnya digawangi oleh personil dari karyawan Bank Nagari Sumatera Barat, menyuguhkan entertainment spesial bagi pengunjung Stasiun Lambuang Kota Bukittinggi. Jum’at, 08 Maret 2024.

 

Nge-Jam bareng Bank Nagari ini rencananya akan digelar hingga 4 hari kedepan, mulai dari jam 16.00 WIB – selesai. Selain nge-jam bareng, Bank Nagari juga memperkenalkan aplikasi M-Bangking terkini, yang diberi nama “Oll In”.

 

Aplikasi Oll In Bank Nagari, yang bisa di download melalui Play Store.

Kepala Cabang Bank Nagari Bukittinggi, Tasman menjelaskan, “Aplikasi M-Banking Oll In ini disediakan Bank Nagari untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem transaksi digital yang mudah dan aman”

 

“Oll In merupakan salah satu aplikasi besutan Tim IT Development Bank Nagari, yang dirancang untuk kemudahan bertransaksi dari semua produk yang diinginkan nasabah. Selain mudah di aplikasikan, Oll In juga dilindungi oleh sistem keamanan tingkat tinggi”, ulas Tasman.

 

Sebagai bentuk tanggung jawab perbankan, Bank Nagari juga hadir di Stasiun Lambuang untuk mendukung percepatan peningkatan ekonomi dan pariwisata Kota Bukittinggi, melalui penyaluran kredit Mikro dan KUR bagi pelaku UMKM.

 

 

Semua nasabah Bank Nagari akan dimanjakan dengan layanan transaksi “Oll In”, yang sangat mudah dioperasikan melalui handphone mereka masing-masing.

 

Tasman juga mengungkapkan kekagumannya kepada Pemko Bukittinggi, yang mampu mewujudkan mimpi mendirikan pusat kuliner pertama dan terbesar di Sumbar secara pasti, dalam bentuk One Stop Area Food Service.

 

“Kita berharap pelaku UMKM bisa memelihara semua fasilitas yang sudah disediakan oleh Pemko Bukittinggi, supaya pengunjung tidak bosan datang ke Stasiun Lambuang ini”, pungkasnya. (Asarajo)

“Memang Stasiun Lambuang ini, berkat kerjasama antara Pemko Bukittinggi dan BUMN yang ada. Saya apresiasi ini. Bukittinggi harus disupport untuk jadi Kota Pariwisata. Kontrak kerjasama dengan PT. KAI kita support juga sampai 10 tahun. Ini akan diurus oleh PT. KAI,” ujar Erick Tohir.

Menteri BUMN RI, Erick Tohir menyampaikan sambutan dalam acara Launching Stasiun Lambuang Kota Bukittinggi (foto_ikp kominfo doc)

Bukittinggi.terasnagarinews.com

Mentri BUMN RI, Erick Tohir, melakukan Launching Stasiun Lambuang bersama Anggota DPR RI dan Wali Kota Bukittinggi. Launching ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Mentri BUMN, di Stasiun Lambuang, Rabu, 06 Maret 2024.

 

Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, menjelaskan Grand Design pembangunan Stasiun Lambuang ini berorientasi pada penerapan Konsep Pusat Kuliner Terpadu, yang Pertama dan Terbesar di Sumatera Barat.

 

“Kami ingin ambil peluang arus kunjungan wisata Nasional ke Kota Bukittinggi. Melalui konsep pembangunan Stasiun Lambuang ini kita kedepankan kearifan lokal masyarakat dalam konteks pemenuhan kebutuhan wisatawan yang berkunjung ke Kota Bukittinggi “, jelas Wako.

 

“Dimana, tahun 2021 lalu, saat masa covid, terhitung 800 ribu pengunjung yang masuk ke Kota Bukittinggi, tahun 2022 terdapat 1,4 juta pengunjung dan tahun 2023 Kota Bukittinggi sukses membukukan sebanyak 1,2 juta pengunjung yang datang ke Kota Bukittinggi”, ungkap Erman.

 

Wako Erman Safar juga berharap keberadaan Stasiun Lambuang ini dapat membawa nama baik Sumatra Barat ke pentas Nasional dan Internasional, serta berdampak Multyflier Effect terhadap peningkatan ekonomi warga Bukittinggi secara khusus, dan masyarakat Sumatra Barat pada umumnya.

Menteri BUMN RI, Erick Tohir tanda tangani prasasti peresmian Stasiun Lambuang (ft_ikp Kominfo doc)

Anggota DPR RI, Andre Rosiade, menyampaikan apresiasinya terhadap pembangunan Stasiun Lambuang, sebagai salah satu contoh pembangunan di Sumatra Barat, yang diyakini bisa menjadi opsi prioritas terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

 

Andre juga memaparkan sistem kolaborasi yang baik antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, serta dukungan BUMN dan BUMD, dalam rangka membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru, yang memiliki kontribusi positif bagi dunia pariwisata Sumatera Barat.

 

“Alhamdulillah Stasiun Lambuang diresmikan hari ini. Tentu saja berkat kolaborasi Pemko Bukittinggi dengan BUMN.l, bahkan di support langsung oleh Pak Menteri Erick Tohir, dan untuk suksesnya ini, Bukittinggi butuh minimal kerjasama 10 tahun dan semoga ini terealisasi”, ujarnya.

 

Andre Rosiade, Erick Tohir dan Erman Safar Launching Stasiun Lambuang Bukittinggi (foto_ikp kominfo doc)

Mentri BUMN, Erick Tohir, mengapresiasi Pemko Bukittinggi yang membangun Stasiun Lambuang. Ia juga apresiasi Andre Rosiade yang cukup kritis di DPR RI untuk perjuangkan pembangunan dan ekonomi masyarakat Sumbar.

 

“Memang Stasiun Lambuang ini, berkat kerjasama antara Pemko Bukittinggi dan BUMN yang ada. Saya apresiasi ini. Bukittinggi harus disupport untuk jadi Kota Pariwisata. Kontrak kerjasama dengan PT. KAI kita support juga sampai 10 tahun. Ini akan diurus oleh PT. KAI,” ujar Erick Tohir.

 

Acara Launching Stasiun Lambuang Kota Bukittinggi juga diisi dengan acara  penyerahan CSR dari BNI untuk Pemko Bukittinggi dan KUR bagi pedagang, serta CSR dari PLN, Bank Nagari untuk Pemko Bukittinggi. Selain itu, juga diserahkan CSR dari PT. KAI, Angkasa Pura kepada Dandim 0304 Agam. (Asarajo)

“Rumor itu tidak benar dan pemberitaan miring tersebut bisa saja hanya analisa dan pendapat sepihak, yang kami ketahui belum pernah dikonfirmasikan fakta dan kebenarannya kepada pihak kami, Divre Sumbar ll PT. KAI”

 

Kadivre Sumbar ll PT. KAI, Sofan Hidayah didampingi Kabag Asset PT. KAI, Pendi saat memberikan keterangan Pers.

Bukittinggi.terasnagarinews.com

JELANG persiapan “Soft Opening” Stasiun Lambuang Bukittinggi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 6 Maret 2024, beberapa awak media Bukittinggi berkesempatan melakukan wawancara dengan Sofan Hidayah, Kepala Divisi Regional Sumbar ll PT. KAI.

 

Wawancara yang dilakukan di salah satu Cafe disekitar area Stasiun Lambuang Bukittinggi, mengulas dan mengkonfirmasi rumor dan berita miring yang santer beredar, terkait dengan adanya dugaan penggelembungan nilai sewa lahan Eks. Stasiun KAI, antara Pemko Bukittinggi dengan Divre Sumbar ll PT. KAI.

 

Menjawab rumor dan berita miring tersebut, Kadivre Sumbar II PT. KAI, Sofan Hidayah menegaskan, “Rumor itu tidak benar dan pemberitaan miring tersebut bisa saja hanya analisa dan pendapat sepihak, yang belum pernah dikonfirmasikan fakta dan kebenarannya kepada pihak kami, Divre Sumbar ll PT. KAI”. Selasa, 05 Maret 2024.

 

“Dalam hal PT. KAI melakukan perjanjian sewa-menyewa dengan Pemko Bukittinggi, kita sudah laksanakan melalui proses kajian dari Badan Appraisal atau KJPP, serta kajian peruntukan atau kebutuhan, yang tentunya berbeda antara hunian, komersil, sosial, RTH, dan lain-lain”, jelas Sofan.

 

Rumor dan berita miring yang menafsirkan temuan angka Rp. 97.000/M² dari nilai sewa 1,9 M/Tahun untuk luas 2 Ha, yang dianggap oleh pihak tertentu tidak berbanding lurus dengan nilai sewa hunian masyarakat sekitar, yang tertaut pada angka Rp.50.000 ribu s/d 60.000 ribu/M2 juga dijelaskan oleh Kadivre dengan lugas.

 

“Nilai sewa lahan Eks. Stasiun yang dibuat antara PT. KAI dengan Pemko Bukittinggi saat ini, bahkan sudah turun sampai angka 50% dibawah “Base Line” yang sudah ditetapkan PT. KAI, dan hal tersebut sudah dilaksanakan melalui proses kajian Badan Appraisal atau Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) secara komprehensif”, ungkap Sofan.

 

Kepala Divisi Regional PT. KAI Sumbar ll, Sofan Hidayah.

Sofan menambahkan, “Pembayaran sewa pun harus dilaksanakan melalui “Virtual Account” antara pihak Pemko Bukittinggi dengan pihak PT. KAI, untuk menjaga transparansi dan bisa diperiksa oleh semua pihak yang berkompeten”

 

Sofan Hidayah juga menanggapi perihal temuan BPK RI Sumbar, tentang adanya potensi kerugian Negara senilai 1,8 M, terkait point perjanjian yang melarang pembuatan bangunan permanen (pondasi) di lokasi eks. Stasiun, yang sekarang sudah dibangun Stasiun Lambuang oleh Pemko Bukittinggi.

 

“Berdasarkan temuan BPK RI Sumbar, kita langsung tindak lanjuti dan lakukan adenddum perjanjian, yang mengharuskan kita mencabut pasal larangan tersebut, karena adanya kealpaan para pihak yang bersepakat dalam menganalisa pembangunan pondasi bangunan, yang tentunya harus dibangun secara permanen”, pungkasnya.

 

Diakhir wawancara Kadivre Sumbar ll PT. KAI, Sofan Hidayah yang didampingi Kabag Asset PT. KAI menghimbau kepada semua pihak, supaya bertabayun dulu sebelum membuat kesimpulan-kesimpulan, dan mengkonfirmasikan kebenarannya kepada pihak PT. KAI, supaya tidak ada lagi rumor dan berita-berita miring yang berkembang ditengah masyarakat. (Asarajo)