Berita

“Produk hukum dimaksud, bisa saja dalam bentuk Peraturan Nagari (Perna) yang dituangkan secara bersama antar Nagari berserikat, memuat regulasi yang jelas dan mengikat tehadap sistem pengelolaan pasar, sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, beserta seabrek dampak negatif lingkungan, sosial dan ekonomi yang melingkupi ruang transaksi masyarakat Baso tersebut”

Baso.terasnagarinews.com

SETELAH melewati dinamika cukup panjang dalam proses penjaringan jabatan pengurus Pasar Serikat Baso, yang diselenggarakan bergiliran antar Nagari yang berserikat yaitu, Nagari Koto Tinggi, Nagari Simarasok, Nagari Tabek Panjang, dan akhirnya penggiliran jabatan pengurus tersebut sepakat dikukuhkan hari ini kepada Nagari Padang Tarok. Selasa, 07 November 2023.

Bertempat di aula pertemuan Kantor Camat Baso, beberapa orang utusan Nagari-nagari pemilik Pasar Serikat Baso dikukuhkan oleh Kadis Perindagnaker Agam dalam struktur kepengurusan Pasar Serikat Baso, guna melaksanakan otoritas pengelolaan Manajemen Usaha Pasar.

Prosesi pengukuhan kepengurusan Pasar Baso, terpantau minus dengan kehadiran Wanag Sungai Cubadak (Nagari Pemekaran Tabek Panjang) dan Wanag Koto Gadang (Nagari Pemekaran Koto Tinggi), yang merupakan bagian utuh dari asal-muasal perserikatan dan sejarah berdirinya Pasar Serikat Baso.

Wali Nagari Sungai Cubadak, Yusmar yang dihubungi via telpon, mengatakan dirinya tidak diberi tahu tentang acara pengukuhan pengurus Pasar Baso hari ini. Senada dengan itu, Wali Nagari Koto Gadang, Yuserizal juga menyatakan tidak mengetahui acara pengukuhan pengurus Pasar Serikat Baso tersebut.

“Kami tidak diberi tahu dan tidak diundang dalam acara pengukuhan pengurus pasar baso tersebut, mungkin karena masih menjadi urusan Nagari induk, jadi kita maklumi saja dulu, dan kita tunggu bagaimana tindak lanjut status Nagari Sungai Cubadak dan Nagari Koto Gadang dalam sistem dan tata kelola Pasar Serikat Baso tersebut”, ungkap Wali Nagari Sungai Cubadak, Yusmar.

Komentar Wali Nagari dan Pemuka

Wali Nagari Simarasok, M. Nurzen, yang juga bertindak selaku perwakilan Pemilik Pasar menegaskan, bahwa akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas status Nagari Sungai Cubadak dan Nagari Koto Gadang dalam konteks kepemilikan Pasar Serikat Baso.

“Kita akan upayakan pembahasan lanjutan, terkait dengan posisi dan status Nagari hasil pemekaran Sungai Cubadak dan Koto Gadang didalam sistem dan mekanisme kepemilikan Pasar Serikat Baso”, kata Nurzen.

A. Dt. Itam Nan Tuo sebagai salah seorang tokoh sepuh dan mantan Penghulu Pasar Serikat Baso juga mengungkapkan hal yang sama,

“Dua Nagari yang sudah memekarkan diri, sejatinya adalah bagian dari empat Nagari yang berserikat atas kepemilikan Pasar Serikat Baso, kita akan musyawarahkan bersama untuk menjelaskan status 2 nagari tersebut di dalam kepemilikan Pasar Serikat Baso”, kata A. Dt. Itam Nan Tuo.

Tanggapan Pemkab Agam

Sekcam Baso, Fikri Aulia Isman, S.STP menerangkan posisi Pemerintah sebagai Pembina Nagari yang berserikat, hanya melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang mengatur tentang Pasar Serikat Baso.

“Seperti yang kita ketahui, bahwa aturan yang merangkum perwakilan pemilik pasar Serikat Baso itu terdiri dari 4 Nagari. Namun, kedudukan Nagari hasil pemekaran dalam Pasar Serikat Baso, tentunya tergantung dari musyawarah dan kesepakatan bersama dari Nagari-nagari yang berserikat”, ulas Fikri.

Kadis Perindagnaker Agam, Ir. Aguska Dwi Fajra menegaskan perlunya pembahasan lebih lanjut terkait dengan percepatan penyelesaian produk hukum antar Nagari yang berserikat, yang akan dijadikan acuan dan pedoman pelaksanaan tata kelola Pasar Serikat Baso, secara konstruktif dan komprehensif.

“Kami sudah sampaikan kepada Camat, sebaiknya sebelum tutup tahun ini agar bisa melakukan percepatan penyelesaian bentuk produk hukum antar Nagari, yang akan dijadikan acuan resmi bagi pelaksanaan tata kelola Pasar”, kata Aguska.

Produk hukum dimaksud, bisa saja dalam bentuk Peraturan Nagari (Perna) yang dituangkan secara bersama antar Nagari berserikat, memuat regulasi yang jelas dan mengikat tehadap sistem pengelolaan pasar, sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, beserta seabrek dampak negatif lingkungan, sosial dan ekonomi yang melingkupi ruang transaksi masyarakat Baso tersebut.

Ditambahkan Kadis Perindagnaker, “Hal-hal lain yang dianggap penting seperti, mekanisme seleksi pengurus dan kedudukan nagari hasil pemekaran,  memerlukan kepiawaian seorang Camat untuk memfasilitasi dan mengemasnya menjadi suatu kesepakatan-kesepakatan hukum yang mengatur tata kelola Pasar Serikat Baso kedepan”, pungkasnya. (ASA)

“Langkah awal perubahan tersebut, dimulai dari niat Kepala Jorong, Pengurus Masjid Nurussalam dan Pengurus Air Bersih Jorong Ladang Hutan untuk membuka rekening Bank pada Senin atau Selasa besok, agar kedepan semua manajemen terkait dengan tata kelola aset dan keuangan masyarakat bisa dijelaskan secara terbuka dan bertanggung jawab”

Koto Gadang Baso. terasnagarinews.com

Menindaklanjuti hasil rapat RKP bersama Wali Nagari Koto Gadang sebelumnya, dengan salah satu agenda mendesak dalam rangka mengatasi masalah krisis pasokan air bersih untuk Masjid Nurussalam Jorong Ladang Hutan.

Plt, Kepala Jorong Ladang Hutan, Wahyu Febriadi, SHI yang dimintai keterangan oleh awak media, menyampaikan hasil rapat lanjutan yang digelar pada hari Jum’at (03/11) kemarin di Masjid Nurussalam, berhasil menyepakati keputusan-keputusan yang dianggap perlu memperkuat indikator pembangunan masyarakat di jorong Ladang Hutan.

Rapat pengurus Masjid Nurussalam dengan Niniak Mamak dan pemuka masyarakat menyepakati pelaksanaan Goro bersama untuk mengalihkan jalur pipa dari sungai Sikumbang yang tidak berfungsi dengan baik, guna menyokong pembangunan jalur pipa baru menuju sumber mata air yang ditemukan di sungai Melayu.

“Berdasarkan hasil survey pengurus Masjid dan masyarakat kelapangan, ditemukan beberapa sumber mata air di sungai Melayu, yang diyakini memiliki debet air cukup memadai untuk memasok kebutuhan air bersih di Masjid Nurussalam”, kata Wahyu. Minggu, 05 November 2023.

“Eksekusi dari keputusan rapat tersebut akan diaplikasikan dalam kegiatan Goro bersama, yang akan dilaksanakan pada hari kamis, pekan depan”, tambahnya.

Diterangkan lebih lanjut, rapat pengurus Masjid dengan Niniak Mamak beserta pemuka masyarakat, juga menyepakati agenda lain, terkait dengan pentingnya menerapkan sistem dan tata kelola kelembagaan yang ada di Jorong Ladang Hutan secara transparan dan akuntabel, seperti;
1. Tata Kelola Masjid,
2. Tata Kelola Aset Jorong
3. Tata Kelola Air Bersih
4. Tata Kelola Kepemudaan
5. dan Tata Kelola Perkumpulan Sosial, Ekonomi, Gender, Pertanian, keagamaan dan kelembagaan masyarakat lain yang ada di Jorong Ladang Hutan.

Tata kelola kelembagaan yang selama ini masih terkesan subjektif (pribadi) dan konservatif (kuno), belum terbuka dan bahkan tidak sejalan dengan tata kelola administrasi yang jelas, telah menjadi paradoks dan persoalan mendasar, yang juga disepakati harus dirubah untuk menyonsong era baru 2024 yang lebih baik.

“Langkah awal perubahan tersebut, dimulai dari niat Kepala Jorong, Pengurus Masjid Nurussalam dan Pengurus Air Bersih Jorong Ladang Hutan untuk membuka rekening Bank pada Senin atau Selasa besok, agar kedepan semua manajemen terkait dengan tata kelola aset dan keuangan berbasiskan masyarakat, bisa dijelaskan secara terbuka dan bertanggungjawab”, tutup Wahyu. (ASA)